oleh

Belum Registrasi, CV Gunung Cermin ‘Kangkangi’ Perpres

banner 970x250

Jevi  :  “Sudah tau perusahaan belum di Registrasi, Kok berani di Pakai Ngerjakan Proyek Pemerintah”

 

Dok. Ketua DPW GEMAWASBI Prop. Bengkulu, Jevi Sartika W, SH

REJANG LEBONG,  berantastoday.com  //   Proyek Pembangunan Tribun Lapangan Tembak Brimob kecamatan Selupu Rejang kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu yang dikerjakan oleh CV Gunung Cermin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.430.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)  diduga Sarat ‘KKN.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, proyek yang didanai dari anggaran perubahan (APBDP) tahun 2018 lalu menyisakan berbagai permasalahan. Pasalnya, perusahaan CV Gunung Cermin sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Tembak Brimob didaerah itu diduga Sertifikat Badan Usaha  (SBU) dan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)  sebagai identitas penting bagi usaha jasa pelaksana kontruksi belum di Registrasi Tahun ke-2.

Sejatinya,  peraturan yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJK-N) melalui Perlem Jasa Kontruksi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, menjadi acuan bagi para pelaku usaha Jasa Kontruksi. Karena semua point dan pasal didalamnya menjelaskan  kewajiban  usaha dan  pentingnya registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa pelaksana kontruksi.

Demikian dikatakan Ketua Badan Sertifikasi Asosiasi Daerah (BSAD) Gapeksindo Provinsi Bengkulu,  Sukman Riyadi, A.Md, ketika ditemui wartawan media ini di kediamannya, belum lama ini.  “seluruh Badan Usaha Jasa Kontruksi  diwajibkan  melakukan Registrasi  Sertifikat Badan Usahanya  pada tahun ke-2 dan ke-3,  walaupun masa berlakunya belum habis. Sama seperti ibaratkan STNK kendaraan, walaupun masa berlakunya masih panjang, tapi setiap tahunnya kita harus bayar pajak. Kalau tidak diregistrasi artinya sama dengan ‘mati’.”  Kata Sukman (sapaan akrabnya) mengibaratkan.

Sukman juga menegaskan, jika ada Badan Usaha khususnya bidang jasa kontruksi yang belum atau tidak  melakukan registrasi SBU selambatnya tertanggal yang tertera pada blanko SBUnya, maka perusahaan tersebut dianggap ‘mati’ dan juga data perusahaan akan dihapus sementara, walaupun masa berlaku SBU dan IUJKnya belum habis.

“Perusahaan yang belum atau tidak  melakukan  registrasi  selambatnya tertanggal  yang tertera pada blanko  SBUnya,  apa lagi sudah melewati batas tangga akhir registrasi, maka perusahaan tersebut dianggap ‘mati’ dan data perusahaannya juga akan dihapus sementara.  Jika  ada  perusahaan ini mengerjakan paket proyek maka status dan legalitas kontraknya terindikasi  cacat hukum. Karena legalitas badan usahanya tidak diakui secara hukum.  Jangankan  untuk mengerjakan proyek  pemerintah, ikut lelang saja gak boleh. ” Tegas Sukman kepada media ini.

Disisi lain, Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu, Jevi Sartika W, SH, dihubungi media ini melalui celularnya mengatakan,  pihaknya  beberapa waktu lalu telah melayangkan surat klarifikasi kepada pihak proyek Dinas PUPR-PK Kabupaten Rejang Lebong terkait adanya temuan indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang ini.

Namun menurutnya,  hingga saat ini pihak proyek tidak ada tanggapan dan terkesan tidak mengindahkan saran dan pertanyaan mereka  pada surat klarifikasi tersebut.

“Saat progres pekerjaan diperkirakan masih berjalan  65 persen, saya sudah menyurati  Dinas PUPR-PK Cq. KPA dan PPTK kegiatan terkait, yang intisari surat klarifikasi kami  menanyakan terkait adanya temuan indikasi beberapa perizinan CV Gunung Cermin  selaku pelaksana yang tidak berlaku atau belum di registrasi.  Tapi  sepertinya tidak direspon oleh pihak proyek.”  Kata Jevi (Sapaan akrab), kepada media ini melalui telpon cellulerya, belum lama ini.

Jevi  juga menambahkan,  “Melalui surat klarifikasi itu kami telah meminta dan menyarankan  agar pihak proyek mengambil tindakan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak rekanan,  guna untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang lebih besar. Karena jika  terbukti perizinan CV Gunung Cermin tersebut  belum melakukan registrasi, maka secara hukum legalitas kontrak pekerjaan itu  diduga ‘Cacat Hukum’.” Jelasnya.

Kami menyayangkan sesal Jevi, atas  sikap dinas PUPR-PK Rejang Lebong  yang tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan secara lembaga melalui Surat Klarifikasi.  Kami menduga telah terjadi pembiaran oleh pihak proyek dan juga terindikasi mereka saat ini sudah  bersama-sama dalam melakukan kesalahan.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti dan akan  melayangkan surat pengaduan kami secara lembaga kepada pihak-pihak terkait.” Tutup Ketua Gemawasbi Propinsi Bengkulu.

Sementara itu, hingga berita ini di onlinekan Kepala Dinas PUPR-PK kabupaten Rejang Lebong, Yusran Fauzi, belum dapat ditemui dikarenakan sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Demikian (Red/**)

Komentar

News Feed