oleh

Diduga Belum Kantongi Izin, Bangunan AMP Seguring ‘Kangkangi’ Aturan

banner 970x250

REJANG LEBONG, berantastoday.com //  Maraknya illegal minning (penambangan tanpa izin) khususnya pada pertambangan batuan (Galian C) saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu. Hal ini dikarenakan akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

 

Dok. Bangunan AMP  Milik PT Pakita Mandiri Pratama Cabang Curup yang berlokasi di desa Duku Ulu kec. Curup Timur

Beberapa waktu lalu, Bupati Rejang Lebong, H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si,  telah mengintruksikan jajarannya agar segera menutup usaha tambang ilegal yang notabene beroperasi di wilayah yang bukan peruntukannya.

“Saya sudah intruksikan kepada dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi, bila memang tidak berizin dan itu bukan tempatnya, saya perintahkan untuk ditertibkan semuanya tanpa terkecuali siapa pemiliknya.” Kata Bupati. Demikian dikutif dari laman antara.news Bengkulu.

Namun semua itu sepertinya tidak memberikan efek jera bagi para pengusaha  ‘nakal’ didaerah itu.  Hal ini terlihat dengan berdirinya beberapa bangunan industri yang diduga kuat belum mengantongi izin.  Diantaranya bangunan Asphal Mixing Plant (AMP)  dan Concrete Batching Plant (Beton Readymix) yang diduga milik PT. Pakita Mandiri Pratama yang merupakan perusahaan cabang  dan berkantor pusat di Pagar Alam provinsi Sumatra Selatan.

 

Dari informasi yang dihimpun media ini, patut diduga bangunan pabrik pengolahan Asphal Hotmix milik PT Pakita Mandiri Pratama Cabang Curup yang berlokasi di desa Duku Ulu kec. Curup Timur, belum miliki  Izin Mendirikan Bangunan (IMB),  Sejatinya  bangunan  pabrik itu wajib miliki IMB sebelum  bangunan AMP  itu dibangun.

“Sejauh ini saya belum mendapat laporan kalau disana ada bangunan AMP baru,  yang saya hanya ada usaha penambangan  galian C.   Kalau memang seperti itu, insya Allah dalam waktu dekat saya akan turunkan Tim untuk  mengcrosscek  kebenarannya di lapangan.” Kata Kepala Dinas PM-PTSP kabupaten Rejang Lebong,  Ir. Afni Sardi, MM,  ketika dikonfirmasikan  media ini,  di ruang kerjanya, baru-baru  ini.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (GEMAWASBI) Provinsi Bengkulu, Jevi Sartika W, SH, ketika ditemui wartawan media ini menyoal perizinan usaha  industri atau pabrik pengolahan bahan baku  mengatakan,  bahwa  perusahaan  yang  bergerak di bidang industri wajib memiliki  Izin Usaha Industri (IUI).

Bukan hanya itu kata Jevi,  mendirikan pabrik pengolahan Asphal Mixing Plant (AMP), Concrete Batching Plant (Beton ReadyMix) dan Stone Crusser (Batu pecah), harus memiliki izin prinsip.

“Jangan salah, Usaha industri  pabrik pengolahan  asphal  hotmix  (AMP) atupun  ReadyMix (Asphal Beton)  juga diwajibkan  memiliki  IUP OP Khusus  Pengolahan dan Pemurnian”  Ungkap Jevi

Pada kesempatan itu  Ketua GEMAWASBI Propinsi Bengkulu  juga menegaskan,  pihaknya  dalam waktu dekat akan melakukan investigasi ke lokasi  tambang  tersebut.  “Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, beberapa hari kedepan kami akan melakukan Crosscek ke lokasi AMP itu. barulah setelah itu kita akan berkoordinasi pada pihak terkait” Tutupnya.

Untuk diketahui, bangunan pabrik AMP  milik  PT  Pagita Mandiri Pratama  dibangun sejak awal tahun 2017. Namun baru memproduksi  asphal hotmix  tahun 2018 lalu,  yang  bertepatan  dengan pelaksanaan  pekerjaan Peningkatan Jalan Letjend Soeprapto kec. Curup Tengah  Dinas PUPR Provinsi Bengkulu  dengan  anggaran sebesar Rp.  2,9 Millyar. (Red/**)

Komentar

News Feed