oleh

Kasus Suap Jaksa di Bengkulu, KPK Kembali Tetapkan Tiga Tersangka

banner 970x250

JAKARTA,  berantastoday.com, – Dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan Pulbaket Proyek di BWS Sumatera VII Bengkulu tahun anggaran 2015-2016 yang menjerat mantan Kasi Intel III Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Kejati) Bengkulu, Parlin Purba pada Jum’at 9 Juni 2017 lalu memasuki babak baru.

Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/12/2018) kembali menetapkan 3 tersangka baru dari hasil pengembangan kasus tersebut.

Dilansir dari Detiknews, ketiga tersangka tersebut diduga memberi suap kepada Parlin Purba.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang lagi sebagai tersangka, yaitu AK (Apip Kusnadi) PPK Irigasi dan rawa II pada Satker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu, MF (M Fauzi) Kasatker PJPA BWS Sumatera VII Bengkulu, dan EJ (Edi Junaidi) Kasatker PJSA BWS Sumatera VII Bengkulu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/12/2018).

Apip, Fauzi, dan Edi diduga memberi suap kepada Parlin selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu saat itu. Diduga suap itu terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu tahun 2015-2016.

Febri mengatakan BWS Sumatera VII punya sejumlah proyek di Bengkulu pada 2015-2016. Pertama ada proyek rehabilitasi bending dan jaringan D.I Air Nipis Seginim Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp 6,9 miliar pada 2015 dan Rp 11,7 miliar pada 2016 yang dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan (RPS).

Kedua, ada proyek jaringan imigrasi primer dan sekunder kiri daerah irigasi Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak Rp 7,2 miliar pada 2015 dan Rp 9,1 miliar pada 2016 yang dikerjakan PT Zuti Wijaya Sejati (ZWS).

Dia menyatakan, pada April dan Mei 2017, Kejati Bengkulu menerima informasi dari masyarakat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kedua proyek ini. Agar laporan itu tidak ditindaklanjuti, maka diberilah suap kepada Parlin senilai Rp 150 juta dalam dua tahap.

“Agar informasi tersebut tidak ditindaklanjuti dan dihentikan kegiatan pulbaket, maka AK, MF, dan EJ, menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Parlin Purba dalam 2 kali penyerahan, yaitu pada 9 Mei 2017 Rp 100 juta dari Direktur PT RPS yang diserahkan ke Parlin lewat AK dan MF. Tanggal 7 Juni 2017, diserahkan Rp 50 juta dari AK kepada Parlin,” tutur Febri.

Uang Rp 150 juta itu diduga merupakan bagian dari kesepakatan awal senilai Rp 185 juta. Sumber uang itu berasal dari kesepakatan antara BWS Sumatera VII dengan beberapa mitra yang mengerjakan proyek sebesar 6 persen.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya ialah Parlin Purba, telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan.

Lalu, Amin Anwari dan Murni Suhardi divonis 2 tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsidiar 4 bulan kurungan.  (Iw/**)

Komentar

News Feed