oleh

MK Tolak Uji Materiil UU Sisdiknas

banner 970x250

JAKARTA, berantastoday.com //   Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Karena kedua UU tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Dok. Ketua MK, Anwar Usman Foto M Hajoran Pulungan, Saat membacakan Putusan Sidang, Kamis (14/02/2018)

“Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya,” kata  Ketua MK, Anwar Usman,  saat membacakan putusan Uji Materiil UU Sisdiknas dan UU Dikti di Gedung MK, Jakarta,  Kamis (14/2/2019).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya.

Di satu pihak, Pemohon menekankan kualifikasinya sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), sementara di pihak lain terdapat pula argumentasi yang menekankan sebagai perorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

Palguna melanjutkan, penegasan menjadi penting, sebab dalam pokok permohonannya, Pemohon ternyata menekankan pada uraian yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional APPI.

Akan tetapi, pada bagian awal permohonannya Pemohon juga menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

“Keadaan demikian telah menjadikan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut,” jelas Palguna.

Meskipun begitu, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah tetap memeriksa pokok permohonan Pemohon. Terkait uji ketentuan pidana dalam Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (2) UU Sisdiknas yang dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa norma UU Sisdiknas tersebut mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Sisdiknas.

“Dengan kata lain, dicantumkannya ketentuan pidana tersebut untuk menjamin penataan terhadap norma tertentu dalam UU Sisdiknas yang pelanggaran terhadapnya diancam dengan pidana dimaksud,” ujarnya.

Palguna melanjutkan, “Pencantuman ancaman sanksi pidana demikian penting untuk menjaga kewibawaan ilmu pengetahuan dan profesi tertentu.”

Tak hanya itu,  pencantuman tersebut penting untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari penyelenggara pendidikan yang tidak berwenang yang pada titik tertentu justru melahirkan orang-orang yang tidak kapabel, lebih mengedepankan pencantuman gelar tertentu.

“Apalagi kondisi sosial kemasyarakatan cenderung mudah tertipu oleh penggunaan gelar-gelar yang tidak semestinya. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat pemerintah seharusnya menertibkan pencantuman dan penggunaan gelar-gelar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya

Terkait dalil Pemohon mengenai Pasal 15 UU Sisdiknas yang menyatakan, “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”,  Mahkamah menilai pasal tersebut sama sekali tidak berbicara tentang kewenangan, melainkan hanya mengatur tentang jenis pendidikan.

“Bagaimana mungkin suatu norma undang-undang yang tidak mengatur tentang kewenangan dikatakan merugikan hak konstitusional seseorang atau suatu pihak. Oleh karena itu, dalil Pemohon sama sekali tidak relevan sekaligus tidak koheren sehingga tidak beralasan menurut hukum,” sebutnya.

Sementara terkait pengujian Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas yang menyatakan, “Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi”, Mahkamah sama sekali tidak menemukan argumentasi letak pertentangan norma UU Sisdiknas dengan UUD 1945.

Sebagai lembaga pendidikan, lanjut Palguna, justru aneh jika perguruan tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, apalagi dikatakan bertentangan dengan UUD 1945.

“Tidak ada kaitan antara kewenangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi dengan aktivitas Pemohon untuk menyelenggarakan PKPP dan PAHKP. Norma tersebut sama sekali tidak menghalangi Pemohon untuk melaksanakan aktivitas demikian sepanjang hal itu merupakan aktivitas yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Sabela Gayo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selaku Pemohon meminta agar penyelenggaraan pendidikan profesi menjadi kewenangan absolut asosiasi profesi.

Dalam permohonan ia menguji keberlakuan Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas. (Red/**)

Komentar

News Feed