oleh

Tak Kunjung Direvisi, Mahasiswa Uji Materiil UU Penodaan Agama

banner 970x250

JAKARTA – Seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mengajukan uji materiil UU No.1/PNPS/1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Zico, sebelumnya pernah mengajukan pengujian undang-undang, yang sama terkait dengan Pasal 4 UU Penodaan Agama, dan telah diputus dalam Putusan No.76/PUU-XVI/2018. “Kami menerima putusan tersebut, yang menyatakan pasal penistaan agama konstitusional, namun perlu dilakukan perubahan mendesak. Akan tetapi, hingga permohonan ini diajukan kembali oleh Pemohon, pembentuk undang-undang belum melakukan hal tersebut,” kata Zico Leonard Djagardo Simanjuntak di depan majelis hakim MK, Rabu (6/2/2019)

Akibatnya, Zico menilai, hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Selanjutnya, dalam perkara tersebut, Dirinya tidak lagi mempermasalahkan konstitusionalitas substansi pasal, namun mempermasalahkan inkonstitusionalitas Pasal 1, 2, 3, dan 4 UU Penistaan Agama yang tidak kunjung direvisi.

Penundaan dari pasal tersebut menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang menjadi korban peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi. “Saya menekankan, mendesaknya dilakukan revisi UU Penistaan Agama, karena inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang. Sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan juga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil. Dengan demikian, melalui petitum saya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Penistaan Agama tetap konstitusional, sepanjang dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun,” jelasnya.

Revisi, harus sesuai dengan prinsip keselamatan rakyat, sebagai hukum tertinggi suatu negara (salus populi suprema lex). Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan teori hukum, sebagaimana pendapat Lon Fuller, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. “Berdasarkan hal tersebutlah, terdapat permasalahan inkonstitusioallitas karena tidak dilakukannya revisi. Jadi, bukan pasal penistaan agamanya,” ujarnya.

Secara faktual, Zico mempermasalahkan, pelaksanaan revisi UU yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, melalui prolegnas prioritas. Sehingga, rentang waktu tiga tahun, adalah waktu yang paling tepat dengan tiga alasan. Pertama, waktu yang memadai sehingga tidak terlalu cepat maupun terlalu lama bagi pembentuk undang-undang.

“Kedua, dimulainya masa jabatan pembentuk undang-undang yang baru, sehingga dapat dimasukkan dalam program legislasi 2020 hingga 2024. Terakhir, mengacu pada Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 yang mendasarkan waktu tiga tahun sebagai waktu untuk melakukan revisi sebuah UU,” pungkasnya. (Red/**)

Komentar

News Feed