oleh

Terkait Kebijakan Bupati, DPRD Sikka Ajukan Hak Interpelasi

banner 970x250

MAUMERE,  berantastoday.com //  Sebanyak 7 fraksi dari 8 fraksi yang ada di DPRD Sikka setuju mengajukan usulan interpelasi kepada pemerintah terkait berbagai permasalahan yang terjadi selama kepemimpinan bupati Sikka yang baru berjalan sekitar 5 bulan.

“Dalam rapat paripurna Senin (11/2/2019) kemarin, usulan yang disampaikan ketua fraksi PAN disetujui oleh 7 fraksi yakni Nasdem, PDIP, Golkar, Gerindra, PKPI, Demokrat dan PAN. Sementara fraksi Hanura menolak diajukan hak interpelasi,”  sebut Filario Charles Bertrandi,  anggota fraksi PAN, Rabu (13/2/2019).

Dikatakan Charles, usulan ini nantinya akan dibuat secara tertulis dan diajukan ke pimpinan dewan. Setelah disetujui maka diagendakan pembahasannya di Badan Musyawarah (Bamus) dan diputuskan melalui sidang paripurna.

“Nantinya usulan ini akan dibuat tertulis oleh pengusul dan ditandatangani agar nantinya bisa dibawa ke sidang paripurna DPRD Sikka. Paling lama bulan Maret usulan ini sudah bisa berproses setelah pembahasan RPJMD,” terangnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sikka, Philipus Fransiskus, menyebutkan, ada 3 poin mendasar terkait diajukannya interpelasi. Sesuai usulan dari setiap fraksi, nantinya akan dibahas poin mana yang menjadi final diajukan usulan interpelasi.

“Tiga poin tersebut yakni kebijakan pemberlakukan Pasar Pagi Terbatas di TPI Alok Maumere. Hadirnya kebijakan ini berdampak pada eksisnya pasar tradisional seperti pasar Alok dan pasar Tingkat. Omzet pedagang di kedua pasar ini menurun drastis,” Katanya.

Poin kedua, jelas Philips, sapaannya, terkait pernyataan publik yang disampaikan bupati Sikka yang tidak etis dan terukur. Dirinya mencontohkan pernyataan bupati yang mengibaratkan hubungan intim antara DPRD dan bupati.

“Poin ketiga terkait dengan legalitas Perbup Nomor 33 Tahun 2018. DPRD Sikka tidak pernah mengetahui adanya Perbup tertanggal 30 November 2018. Saat asistensi ke pemerintah provinsi NTT, Perbub tersebut tidak ada,” tegasnya.

Padahal menurut UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 38 tahun 2018, Perbup Nomor 33 tahun 2018 harusnya menjadi dasar dalam penyusunan APBD Sikka tahun 2019.

Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Gorgonius Nago Bapa, mengakui, memang benar hampir semua fraksi menyetujui usul interpelasi yang disampaikan ketua fraksi PAN dalam sidang paripurna pembahasan RPJMD.

“Usulan tersebut tentunya akan melalui mekanisme hingga sampai kepada usul interpelasi tersebut. Usulan ini akan dibahas sesuai tata tertib dewan,” ungkapnya.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, yang ditanya media usai sidang paripurna mengaku, tidak masalah apabila ada usul interpelasi. Pemerintah siap menghadapi usulan ini dan dirinya tidak gentar sedikit pun.

Terkait pernyataannya ke media yang mengatakan akan “perang” dengan DPRD Sikka yang tidak hadir dalam perayaan syukuran hari ulang tahunnya (1/2/2019) dimaksudkan untuk mencairkan kebekuan. Serta pernyataan larangan hubungan intim DPRD dengan pemerintah itu, Roby menyebutkan hanya beda persepsi saja.

“Kalau diundang terkait interpelasi saya akan hadir. Kita akan menyelesaikan hal ini agar permasalahan bisa cair. Saya dipilih oleh rakyat sehingga tidak bisa dijatuhkan begitu saja oleh DPRD,” tegasnya.

Roby menegaskan yang bisa menjatuhkan bupati hanya rakyat. Bupati juga akan jatuh kalau tertangkap tangan melakukan korupsi.

Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 Pasal 27A. Dalam pasal ini disebutkan seorang anggota DPRD memiliki hak interpelasi. (Red/**)

Komentar

News Feed